NOMOR 6 TAHUN 2010 2004 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 1. Pasal 5 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Diterapkan sejak penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 dan PK 2015. • Outline pedoman : Lampiran I. • Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. 1. LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 54 TAHUN 2011. TENTANG STANDAR OPERASIONAL Pasal 2. (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya 21 Okt 2010 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Total Files, 1 NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN Peraturan Menteri, 1 / 2019, PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH, Lihat Katalog · Lihat Lihat Katalog · Lihat Abstrak · Permendagri No.3 TH 2019+ Lampiran.pdf 54 / 2015, LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI NOMOR 54 TAHUN 2015 ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2010
Lampiran Permendagri No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman ... Lampiran Permendagri No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman READ. LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI yang dialokasikan dalam APBDsekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah sesuaiamanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRPJMN Tahun 2010-2014. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA … PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 Nomor 5165); 22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen (PDF) Permendagri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem ... Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik. SIPD meliputi : 1. Data Berbasis
Permendagri-No.-86-Tahun-2017.pdf - Documents Nov 14, 2017 · BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA No.1312, 2017 KEMENDAGRI. Perencanaan, Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraEvaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJMDaerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJMDaerah dan … PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SATUAN … NOMOR 6 TAHUN 2010 2004 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 1. Pasal 5 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Ke 4 Perpres 54 Tahun 2010 | Khalid Mustafa's Weblog
31 Des 2019 LAMPIRAN I. PERATURAN BAB 1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL. 2020-2024 . Gambar 7.3 Dampak Bencana Alam pada Tahun 2010-2017 . 54. 2000 2005 2010 2015 2018 2020 2024 2030 2035 2040 2045 a) Jumlah desa berdasarkan Permendagri No.
daftar isi lampiran i standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual 1. lampiran i. 01 kerangka konseptual akuntansi pemerintahan 2. lampiran i.02 psap 01 penyajian laporan keuangan 3. lampiran i.03 psap 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas 4. lampiran … Permendagri 64 tahun 2014 Akuntansi Keuangan Berbasis ... Implementansi Akuntansi Berbasis Akrual di Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Permendagri 64 tahun 2014. Berikut adalah Permendagri dan beberapa slide terkait dengan Permendagri dan Update Slide PSAP itu. Gambaran Umum SAP Daerah overview 08022015 Simulasi contoh jurnal SAP Akrual 29012015 Ilustrasi SKPD Permendagri 64 tahun 2014 ver 29012015 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013_243_1 Permendagri nomor 54 tahun 2010 - SlideShare Oct 06, 2011 · DOKUMEN PENETAPAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD (20 th) PERDA Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II RPJMD (5 th) PERDA Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III RENSTRA SKPD (5 th) PENGESAHAN KDH Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV RKPD (1 th) PERKADA Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V RENJA SKPD (1 th) PENGESAHAN KDH Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI …